Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III naik mulai awal 2021, menyusul kenaikan iuran kelas lainnya yang berlaku sejak Juli 2020. Kenaikan menyasar iuran kepesertaan kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Pemerintah menetapkan besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Aturan tersebut terbit setelah kenaikan iuran BPJS sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Secara nominal, pemerintah mengatur besaran iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp42.000. Sejak Juli 2020, peserta aktif di kelas tersebut menerima subsidi Rp16.500 sehingga mereka hanya perlu membayar iuran Rp25.500 setiap bulannya.

Namun, pemerintah menetapkan bahwa mulai tahun 2021, subsidi tersebut dikurangi menjadi Rp7.000 per bulan, sehingga peserta BPJS kelas III harus membayar Rp35.000 per orang per bulan. Dengan kata lain kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III itu sebesar Rp9.500.

“[Iuran peserta mandiri kelas III dan penerima bantuan iuran atau PBI] untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya sebesar Rp35.000 per orang per bulan, Rp7.000 dibayar oleh pemerintah,” keterangan dalam Perpres 64/2020.

Sementara Untuk iuran kepesertaan PBPU dan peserta BP kelas I dan II tidak ada kenaikan, masing-masing membayar Rp150 ribu dan Rp100 ribu.

Kenaikan iuran dikhawatirkan bisa membuat tunggakan bertambah. Dilansir dari CNNIndonesia.com, koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan data per 30 September 2020 menunjukkan 52 persen peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas I-III masih menunggak membayar iuran. Angka ini diprediksi naik jika subsidi kelas III dikurangi sehingga mempengaruhi besaran iuran.

“Peserta yang nunggak itu 52 persen atau sekitar 16 juta orang dari 30 juta peserta mandiri kelas I sampai II. Artinya, dengan kondisi pandemi, daya beli masyarakat belum baik,” ujarnya.

Terlepas dari permasalahan seperti yang disebutkan Timboel, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo lebih enggan menyebut perubahan besaran iuran BPJS Kesehatan pada 2021 sebagai kenaikan iuran. Karena menurutnya, besaran iuran yang diperuntukkan bagi peserta kelas III tetap Rp42.000, hanya saja besaran subsidinya yang berubah.

“Iuran tidak naik, tetap Rp42.000, yang berubah hanya proporsi yang diiur peserta dan pemerintah,” ujar Yustinus.

Meskipun begitu, pada kenyataannya iuran yang dibayarkan para peserta mandiri kelas III tetap bertambah Rp9.500 setiap bulannya, dari Rp25.500 menjadi Rp35.000. Namun, Yustinus menyatakan bahwa hal itu dapat mendorong pelaksanaan gotong royong di program JKN, yakni peserta yang mampu membayar iuran dan yang tidak mampu masuk sebagai peserta PBI.

Nah, siapa saja yang terimplikasi dengan peraturan baru ini?

Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan, yaitu:

  1. Investor
  2. Pemberi kerja (Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya)
  3. Penerima pensiun
  4. Veteran
  5. Perintis Kemerdekaan
  6. Bukan pekerja lain

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah karyawan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. PBPU terdiri dari:

  1. Pekerja di Luar Hubungan Kerja, antara lain:
  • Berskala mikro dengan modal kecil
  • Menggunakan teknologi sederhana/rendah
  • Menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas relatif rendah
  • Tempat usaha tidak tetap
  • Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi
  • Kelangsungan usaha tidak terjamin
  • Jam kerja tidak teratur
  • Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap
  • Tidak mempunyai perjanjian/kontrak kerja
  1. Pekerja yang bukan penerima upah, antara lain:
  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
  • Olahragawan
  • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  • Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  •  Pengawas atau pengelola proyek
  • Pelajar
  • Warga Negara Asing yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri Indonesia minimal 6 (enam) bulan
Jadi apakah Anda termasuk yang terimplikasi peraturan ini?
Author: Adi Ariy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here