Wanprestasi adalah ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi dalam perjanjian.

Seperti yang kita tahu, bahwa dalam membuat sebuah perjanjian maka harus ada prestasi yang harus dilakukan. Prestasi tersebut dapat berupa:

  • Memberi sesuatu
  • Berbuat sesuatu
  • Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi dapat berupa:

  • Debitur tidak memenuhi sama sekali
  • Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
  • Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dalam hal bentuk wanprestasi ke-1 yaitu debitur tidak memenuhi sama sekali, maka artinya debitur memang sudah tidak mungkin dapat memenuhi prestasi tersebut.

Dalam hal bentuk wanprestasi ke-2 yaitu terlambat dalam memenuhi prestasi , maka harus dilihat apakah prestasi tersebut masih berguna atau tidak bagi kreditur.

Misalnya, penjahit menerima pesanan pakaian perkawinan yang akan digunakan saat perkawinannya nanti. Namun pada saat hari H perkawinan, pakaian tersebut belum jadi. Baru setelah sehari perkawinan baju tersebut diantar.

Oleh karena itu penjahit dapat dikatakan telah wanprestasi yang 1 (satu), dimana tidak memenuhi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan baju perkawinan tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi kreditur walaupun memang terlambat.

Dalam hal bentuk wanprestasi ke-3 yaitu memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya, harus dapat dilihat apakah prestasi tersebut masih dapat diperbaiki dan berguna bagi kreditur atau tidak. Jika prestasi masih dapat diperbaiki dan masih berguna bagi kreditur maka bentuk wanprestasinya menjadi yang ke-2 yaitu terlamabat dalam memenuhi prestasi.

Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu kelalaian salah satu pihak dan keadaan memaksa (overmatch/ force majeure).

Kelalaian Salah Satu Pihak

Adanya kelalaian salah satu pihak jika:

  • Tidak memberikan sesuatu yang sudah dijanjikan
  • Tidak melakukan suatu Tindakan yang dijanjikan
  • Melakukan sesuatu Tindakan yang tidak boleh dilakukan

Selain itu dalam kelalaian

Keadaan memaksa (overmatch/force majeure)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh debitur merupakan wanprestasi, namun jika tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan adanya suatu peristiwa di luar kemampuannya maka ini dinamakan adanya keadaan memaksa.

Dengan kata lain, keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur dalam memenuhi prestasi kepada kreditur. Dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat pembuatan perjanjian.

Keadaan memaksa tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan kepada debitur sesuai dengan pasal 1244 & 1245 KUHPerdata.

Ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa:

  • Harus ada halangan untuk memenuhi prestasi
  • Halangan itu terjadi bukan karena kesalahan debitur
  • Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko dari debitur

Jika ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi maka suatu keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa.

Terdapat 2 Bentuk dari keadaan memaksa yaitu:

Keadaan memaksa yang berbentuk umum

  • Keadaan iklim, keadaan alam
    Misalnya kemarau yang berkepanjang menyebabkan kekeringan dan kekurangan air. Atau hujan yang terus menerus dapat menyebabkan banjir
  • Bencana Alam
    Misalnya gempa bumi, angin puting beliung, gunung Meletus, tsunami, dll
  • Wabah penyakit
    Misalnya pandemi COVID-19

Keadaan memaksa yang berbentuk khusus

  • Perubahan peraturan daerah/ Tindakan pemerintah
    Hal ini dapat terjadi misalnya adanya perubahan aturan dari pemerintah terkait pengeksporan barang untuk keluar daerah Indonesia sehingga debitur tidak bisa mengekspor barangnya kepada debitur
  • Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam tanggung jawab orang lain
    Orang yang berada dalam tanggung jawab orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata misalnya adalah
    • anak-anak yang belum dewasa dan masih tinggal dengan orang tuanya maka menjadi tanggung jawab orang tua/ walinya.
    • Murid-murid yang berada di pengawasan gurunya menjadi tanggungjawab gurunya.
    • Pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan menjadi tanggung jawab majikannya atau pemberi kerjanya selama mereka melakukan urusan pekerjaannya
      Tanggung jawab orang-orang diatas berakhir Ketika mereka (orang-tua/wali, guru-guru, majikan-majikan) dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut maka hal tersebut dapat dikatakan keadaan memaksa (force majeure)
  • Tidak punya uang/ keadaan pailit
  • Keadaan tidak punya uang yang dimaksud adalah betul-betul sudah dalam keadaan pailit, yang berdasarkan keputusan pengadilan maka perusahaanya betul-betul hancur.

Keadaan memaksa (overmatch/force majeure) haruslah dapat dibuktikan oleh debitur. Selain itu keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan bersifat sementara. Keadaan memaksa bersifat tetap, jika prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur sama sekali tidak dapat dipenuhinya, maka perikatan berhenti sama sekali. Misal jika barang tersebut musnah atau rusak. Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat sementara, maka pemenuhan prestasinya untuk sementara tertunda, jika keadaan memaksa sudah berakhir maka peikatan dapat berjalan Kembali.

Akibat Wanprestasi

Pengganti kerugian

Bagi debitur yang melakukan wanprestasi karena kelalaiannya dapat dimintakan pengganti kerugian sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata. Pengganti kerugian umumnya berupa uang. Hal tersebut dikarenakan uang merupakan alat yang paling praktis dan sedikit menimbulkan perselisihan.

Pengganti kerugian yang dimaksud meliputi 3 hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh kreditur, rugi adalah biaya yang harus ditanggung akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur. Sedangkan bunga adalah keuntungan yang seharusnya didapat jika debitur memenuhi prestasinya.

Pihak kreditur yang menuntut pengganti kerugian karena wanprestasinya debitur, harus membuktikan bahwa debitur telah wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur.

Benda yang dijadikan objek perikatan menjadi tanggungjawab/risiko debitur

Hal tersebut sesuai dengan pasal 1237 KUHPerdata dimana disebutkan jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya. Akibat ini hanya bisa dilakukan pada perjanjian yang ada objeknya

Pembatalan/pemutusan perjanjian

Sesuai dengan pasal 1266 KUHperdata, dalam perjanjian timbal balik jika terjadinya suatu wanprestasi salah satu pihak maka perikatan terhenti dan konsekuensinya Kembali pada keadaan semula sebelum diadakannya perjanjian

Putusnya perjanjian tersebut harus dimintakan kepada hakim, meskipun dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan adanya syarat batal.

Demikianlah pengaturan tentang Wanprestasi yang bisa dijadikan pedoman bagi anda yang ingin membuat suatu perjanjian dengan pihak lain.

Apabila memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan atau anda dapat menghubungi Admin kami, kami bersedia berkonsultasi dengan Anda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here