Dalam mencapai kemudahan dalam berusaha, pemerintah berupaya untuk memangkas birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut mengatur berbagai hal, dari aspek ketenagakerjaan, lingkungan, hingga perizinan.

Selanjutnya, pemerintah telah merilis 49 aturan turunan sebagai panduan teknis pelaksanaannya. Salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMKM).

Regulasi tersebut menjelaskan terkait pendirian perseroan terbatas (PT) kini bisa dilakukan tanpa akta notaris. Kemudahan ini berlaku untuk badan hukum baru yang dibentuk pemerintah lewat UU Cipta Kerja, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability).

Dengan adanya perseroan perorangan, maka pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang.

Selama ini, pendirian PT wajib dilakukan dengan akta notaris, dan minimal pengurus 2 orang. Satu direktur dan atau komisaris. Tapi dalam perseroan perseorangan ini, cukup satu saja tanpa perlu komisaris.

Ketentuan soal PT tanpa akta notaris ini tertuang di dalam PP tersebut. Sehingga kini, PT bisa didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik saja, yang artinya tidak memerlukan pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris.

Peran notaris dalam proses pendirian badan hukum perseroan perorangan, adalah menjadi tempat berkonsultasi dan membantu mereka yang akan mendirikan perseroan perorangan secara elektronik. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh apakah bantuan konsultasinya apabila proses pendiriannya dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan? Apakah Notaris hanya sekedar “membantu” mendownload dokumen? apakah notaris akan dimintakan pertanggungjawaban atas konsultasinya?

Proyeksi ke Depan

Dengan jumlah UMK yang mencapai lebih dari 60 juta unit usaha, diharapkan kedepannya banyak yang berbadan hukum, sehingga potensi kerja notaris akan meningkat. Misalnya, ketika pelaku usaha akan membuat kontrak perjanjian dan/atau akses perbankan tentu akan memerlukan akta notaris sehingga menjadi lapangan jasa baru.

Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Selain itu, pelaku usaha juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

Perseroan perorangan ini bersifat one-tier, di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Terakhir, pajak yang harus dibayarkan juga lebih murah dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.

Kebijakan dipebolehkannya didirikan badan hukum perorangan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor UMK yang menyumbang 60 persen PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 113 juta tenaga kerja.

Implementasi PP

Berdasarkan aturan turunan tersebut, Terdapat dua poin yang menjadi perhatian. Pertama, Bagaimana bila badan hukum perorangan ini mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan pihak ketiga, mengingat badan hukum perorangan ini hanya didirikan oleh satu orang, namun batasan tanggung jawab pemegang saham badan hukum perorangan hanya sebatas modal yang disetorkan.

Kedua, agar diberikan panduan dalam pengisian form pendirian perseroan perorangan, mengingat ketika orang perorang tersebut mendirikan perseroan berarti interaksi yang dilakukan sepihak. Dikhawatirkan jika nantinya pendiri perseroan perseorangan itu mengisi form pendirian tidak sesuai dengan data sebenarnya atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dimaksud. Dan di sini peran notaris sangat diperlukan untuk memberi saran maupun masukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here