RisikoPenggunaan Rekening Pribadi untuk Transaksi Perusahaan – Ada beberapa alasan untuk mendirikan sebuah badan usaha berbadan hukum, misalnya Perseroan Terbatas(PT). Beberapa alasan tersebut adalah adanya suatu project yang diharuskan untuk bekerjasama dengan yang sudah berbadan usaha, untuk mempunyai legalitas, disuruh mentor, atau pengen rapih-rapih. Namun kebanyakan orang lupa bahwa kewajiban setelah mendirikan perusahaan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum.

Lantas apa kewajiban setelah mendirikan badan usaha berbadan hukum ?

Kewajiban setelah mendirikan badan usaha berbadan hukum adalah:

  • Melakukan setor modal ke rekening PT
  • Menerbitkan administrasi pencatatan laporan keuangan
  • Membayar pajak dan lapor pajak

Namun sering sekali ada kesalahan dalam melaksanakan kewajiban setelah mendirikan badan usaha berbadan hukum. Salah satu alasannya ketika menggunakan rekening pribadi untuk transaksi perusahaan yang sudah berbadan hukum.

Perusahaan dalam hal ini PT merupakan wujud yang terpisah dari pemilik. Umumnya harus ada pemisahan keuangan antara PT dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Namun seringkali pengusaha tidak mau ribet untuk membuat rekening perusahaan. Agar mudah, pengusaha memanfaatkan rekening pribadi yang sudah ada untuk transaksi bisnis.

Sulit untuk Melakukan Perhitungan Pajak Usaha

Dalam berbisnis, pajak menjadi suatu hal yang penting yang pasti harus diperhatikan. Sehingga jika muncul kecurigaan terhadap transaksi perusahaan, petugas pajak dapat meminta melihat rekening usaha kita. Sehingga bila kita menggunakan rekening pribadi maka transaksi di rekening pribadi dalam laporan keuangan perusahaan akan dicatat sebagi piutang perusahaan atas utang pemegang saham, tapi masalahnya kalau tidak ada dokumen pendukung antara hubungan utang piutang ini. Maka ada 2 indikasi, yaitu:

  • Penggelapan pajak (kita bisa dikenakan denda sampai dengan hukuman pidana)
  • Dihitung sebagai PPH pribadi yang nilainya lebih besar dari pada nilai PPH badan usaha.
Tidak Professional dan Sulit Mendapat Kepercayaan Investor

Apabila tidak ada transaksi di dalam rekening PT maka akan berakibat pada sulitnya untuk mendapatkan tambahan modal. Karena umumnya, bank akan meminta adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik, dimana mereka sangat memperhatikan transaksi perusahaan yang masuk ke rekening.

Kalau dianggap tidak penah terjadi transaksi yang masuk ke rekening perusahaan ditambah dengan tidak adanya dokumen pendukung seperti dokumen perjanjian kerjasama antara PT/CV dengan pihak ketiga atau invoice yang dikeluarkan atas nama perusahaan, termasuk tidak ada tagihan biaya operasional (gaji, listrik, dan lainnya), maka KAP akan menganggap perusahaan tidak pernah beroperasional sejak berdiri. Hal ini bisa membuat para investor atau kreditur tidak percaya dengan kredibilitas perusahaan.

Hak RUPS dan dividen jadi tertunda

Dalam UU PT diatur mengenai modal dasar PT yaitu 25% (dua puluh lima persen). Setelah SK Pendirian perusahaan terbit maka pemegang saham punya waktu paling lama 60 hari untuk menyetorkannya ke rekening perusahaan (Pasal 2 Ayat (2) PP 29/2016). Penyetoran modal tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah seperti bukti penyetoran pemegang saham ke rekening PT. Jika tidak, maka Hak untuk meminta RUPS dan pembagian dividen ditunda (Pasal 48 Ayat (3) UU PT). Begitu pula kalau pakai rekening pribadi, tentu hak RUPS dan dividen para pemegang saham jadi tertunda karena tidak ada rekening perusahaan

Perencanaan Keuangan

Tidak baik ketika pakai rekening pribadi, hal tersebut dapat berpontensi bercampur juga dengan keuangan pribadi. Bisa jadi yang sebenarnya uang perusahaan tidak sengaja terpakai untuk kebutuhan pribadi juga dengan tidak sadar.

Sekian beberapa akibat yang dapat timbul dikarenakan menggunakan rekening pribadi untuk transaksi perusahaan dalam sebuah badan usaha berbadan hukum. Semoga kita semua dapat terhindar dari akibat tersebut.

Penulis: Valdy Ongky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here