Tahun 2020 pastinya membawa kesan tersendiri bagi seluruh umat manusia di dunia. Hal tersebut dikarenakan munculnya suatu virus yang sangat berbahaya dan cepat penularannya yang lebih dikenal dengan nama Covid-19. Terhitung virus tersebut telah menyebar ke hampir seluruh dunia dengan hanya beberapa bulan. Tak hanya itu virus Covid-19 telah memakan korban jiwa yang banyak. (PPN PMSE).

Tak hanya memberikan dampak buruk di bidang Kesehatan virus Covid-19 telah menyebabkan ekonomi di berbagai negara menjadi turun tajam. Hal tersebut menyebabkan mau tak mau negara- negara di dunia mengeluarkan kebijakan baru demi mencegah keterpurukan perekonomian di negara mereka masing-masing. Tak terkecuali Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terhadap Pengaturan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau biasa disebut dengan PMSE lewat PERPU nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Apa itu PMSE?

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik.

PMSE ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggaraan negara. Pelaku usaha dapat datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk pelaku usaha dalam negeri dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun badan usaha. Sedangkan khusus untuk pelaku usaha luar negeri wajib memenuhi syarat tertentu untuk melakukan kegiatan PMSE di Indonesia.

Kemudian melalui PERPU nomor 1 tahun, pemerintah memberlakukan perpajakan atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronoik yang tertuang dalam pasal 6 PERPU nomor 1 tahun 2020, antara lain:

  • Pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  • Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Tujuan diterapkannya PMK Nomor 48/PMK.03/2020 adalah Untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) terhadap semua Wajib Pajak (WP), baik WP Dalam Negeri maupun WP Luar Negeri demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Pemungutan Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Eklektronik resmi diberlakukan di Indonesia pada 1 Juli 2020.

Siapakah Subjek yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN PSME?

Subjek yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha PMSE baik dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negri, Penyelenggara PMSE Luar Negeri maupun Penyelengara PMSE Dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Subjek-subjek tersebut harus memenuhi syarat/ kriteria yang ditentukan oleh undang-undang.

Kriteria yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 4 PMK Nomor 48/PMK.03/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020, adalah:

  • Nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
  • Jumlah traffic atau pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan.

Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN, dapat menyampaikan pemberitahuan secara online ke DJP.

Adapun beberapa pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE antara lain: Netflix Internasional B.V; Spotify AB; Facebook Technologies Internasional Ltd; Amazon.com Service LLC; Tiktok Pte.Ltd.; Apple Distribution International Ltd; PT Shopee International Indonesia; Google LLC.; Zoom Video Communications, Inc; dan sebagainya.

Bagaimana Kriteria dari Pembeli/Konsumen yang Dapat Dikenakan PPN Atas PMSE?

Menurut pasal 5 ayat(1) PMK Nomor 48/PMK.03/2020, konsumen / pembeli yang dikenakan PPN atas PMSE adalah konsumen/ pembeli yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  • Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/ atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; dan/atau
  • Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Sehingga bagi orang yang telah memenuhi kriteria diatas dan membeli barang/pengguna jasa asing yang ditunjuk untuk memungur PPN PMSE ataupun melalui penyelenggara PMSE asing atau local, maka orang tersebut wajib membayar PPN atas transaksi pembelian BKP atau JKP tersebut.

Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN PMSE adalah:

10% x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang dan/atau Penerima Jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut

Objek yang Bisa Dikenakan PPN PMSE

Objek yang dapat dikenakan PPN PMSE adalah terdiri dari 2 yaitu Produk Digital dan Jasa Digital.

Produk Digital adalah barang yang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik misalnya piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.

Sedangkan Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, dan bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikir campur tangan manusia. misalnya layanan jasa berbasis piranti lunak.

Bagaimana Ketentuan dari Pemungutan PPN Atas PMSE?

Pemungutan PPN atas PMSE wajib disertai dengan bukti pembayaran. Bukti pembayaran atas Barang digital dan jasa digital Luar Negeri ini dapat berupa :

  • Commercial invoice
  • Billing
  • Order receipt
  • Dokumen sejenisnya

Bukti tersebut harus memuat pemungutan PPN & penyataan telah dilakukan pembayaran. Kemudian pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungur paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPN dilakukan secara elektronik ke rekening kas negara seusuai dengan ketentuan mengenai penyetoran pajak secara elektronik.

Demikianlah pengaturan Pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia sehingga bagi anda yang ingin membeli Produk digital ataupun menggunakan Jasa Digital dari pemungut PPN PMSE, harus siap untuk membayar PPN atas PMSE.

Apabila memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan, atau anda dapat menghubungi Admin Tanya Tyaz. Kami bersedia berkonsultasi dengan Anda.

Author: Valdy Ongky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here