Aturan sertifikat tanah elektronik resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Tuang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di awal tahun 2021. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dwi Purnama mengatakan alasan diluncurkannya sertifikat ini adalah untuk mempermudah pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sekaligus untuk mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB).

“Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Selain sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak pandemi,” ungkap Dwi.

Peraturan tersebut berlaku secara berdampingan dengan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kata Dwi, ini dikarenakan beberapa hal yakni pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia.

“Pemberlakuannya juga akan secara bertahap mengingat banyaknya bidang tanah yang ada di Indonesia, kemudian sesuai dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk,” tuturnya.

Perbedaan Sertifikat

Lalu apa saja sih perbedaan yang kentara antara sertifikat elektronik dan sertifikat fisik yang selama ini dimiliki oleh masyarakat?

Pertama, sertifikat elektronik berbentuk dokumen elektronik yang berisi informasi tanah yang padat dan ringkas.
Kedua, sertifikat elektronik menggunakan hashcode atau kode unik dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem.
Ketiga, sertifikat elektronik menggunakan QR code yang berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen tersebut secara digital.
Keempat, sertifikat elektronik menggunakan satu nomor, yaitu Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sebagai identitas tunggal.
Kelima, sertifikat elektronik menggunakan tanda tangan digital yang dijamin keamanannya.

Baca Juga: Pinjaman Online Aman Harus Tahu Seluk Beluknya

Pergantian Sertifikat Fisik

Aturan tersebut menyebutkan, penerbitan sertifikat elektronik dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar dan penggantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar.

“Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik,” tulis pasal 7 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 1/2021.

Adapun, syarat atau hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa dokumen elektronik, yang terdiri atas: a. Gambar Ukur; b. Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang; c. Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur Ruang; dan/atau d. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Sementara itu, penggantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.

Kekhawatiran Masyarakat

Memang ada kekhawatiran lahirnya kebijakan baru ini. Masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap keamanan dunia digital. Khususnya terhadap sertifikat tanah. Banyak orang tua yang masih konvensional, ketinggalan perkembangan teknologi. Mereka masih percaya dengan mempertahankan sertifikat tanah berbentuk fisik.

Kekhawatiran itu segera dijawab pemerintah. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, selaku pihak paling bertanggung jawab, memastikan keamanan aturan ini. Dia mengklaim bahwa sistem digital dimiliki pemerintah khususnya sertifikat elektronik memiliki keamanan yang baik. Bahkan pemerintah memberikan perlindungan berlapis berdasarkan standar keamanan.

Adapun untuk menjaga keamanan sertifikat tanah elektronik ini, Menteri ATR/BPN memakai standar keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu mereka turut menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Kekhawatiran bahkan penolakan masyarakat terkait aturan tentang sertifikat elektronik banyak terjadi. Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia, Erwin Kallo, mengatakan bahwa sertifikat tanah elektronik tidak bisa diterapkan di Indonesia.

“Jangankan elektronik, (sertifikat) ibunya Pak Dino Patti Djalal aja bisa dipalsu,” ucap Erwin Sabtu (13/2/2021).

Erwin melanjutkan, sertifikat tanah elektronik memiliki dua kelemahan yakni dari sisi teknis dan hukum. Dari sisi teknis, sertifikat tanah elektronik sangat rawan dan mudah diretas oleh para hacker (peretas). Sementara dari sisi hukum, dia mempertanyakan apakah hakim akan menerima sertifikat elektronik sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa tanah atau rumah. 

“Secara undang-undang bisa enggak pembuktian melalui elektronik? Kan belum. Bagaimana dong kalau ada sengketa tanah terus pakai elektronik?” lanjut Erwin.

Menurut Erwin, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sah-sah saja jika ingin memberlakukan sertifikat elektronik asalkan sebagai back-up (cadangan) dari yang asli. Sementara itu, sertifikat asli atau fisik tetap menjadi pembuktian dan dipegang pemilik jika terjadi sengketa di pengadilan.

“Orang Amerika Serikat, (situs web) CIA aja (Badan Intelijen Pusat Pemerintah AS) bisa diretas kok gimana? Kurang apa mereka? Apalagi kita yang masih abal-abal begini, apanya yang susah diretas itu kan?” tuntas Erwin.

Hal yang sama diungkapkan oleh pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. Menurutnya, pemerintah dianggap belum mampu menjaga data publik, tetapi malah akan menarik dan mengganti dengan sertifikat elektronik.

“Sementara di lapangan praktik suap masih marak. Dan emosi ketidakpercayaan (trust), karena rawan penyalahgunaan dan tak kuat perlindungan hak warga,” kata Ismail melalui akun Twitter pribadinya.

Terkait penerbitan sertifikat elektronik, salah satu upaya meningkatkan keamanannya adalah menggunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkan. Aturan ini juga telah disesuaikan dengan perundang-undangan.

“Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terotentifikasi pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati.

Menurut dia, sejak beberapa tahun sebelumnya Kementerian ATR/BPN sudah melakukan digitalisasi beragam dokumen pertanahan. Di mana proses sertifikat tanah di tiap kantor pertanahan ini sudah dilakukan secara elektronik. Meski begitu harus diakui bahwa perubahan terjadi hanya bentuknya. Dari analog menjadi elektronik.

Urus Sertifikat Elektronik

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi, menjamin masyarakat tak perlu mengeluarkan uang alias gratis pengurusan untuk mendapatkan sertifikat elektronik tanah. Hanya saja proses penukaran tersebut memerlukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai biaya normal untuk balik nama atau permohonan sertifikat baru.

“Pasti tidak ada biaya. Yang ada PNBP, itu hal yang biasa saja. Di luar itu tidak ada. Tidak ada biaya administrasi,” kata Taufi saat dihubungi Merdeka.com.

Biaya umum yang dikenakan terkait layanan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat mengurus sertifikat berdasarkan atas PP No.128/2015. Untuk biayanya, tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah dihitung berdasarkan rumus:

  • Luas tanah 0 – 10 hektar = (L/500 x HSBKu) + Rp 100 ribu
  • Luas tanah 10-1000 hektar = (L/4000 x HSBKu) + Rp 14 juta
  • Luas tanah di atas 1000 hektar = (L/10.000 x HSBKu) + Rp 134 juta

Dan, untuk tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dihitung berdasarkan rumus:

  • Unit skala kecil (L/500 x HSBKpa) + Rp 350 ribu.
  • Unit skala besar (L/100.000 x HSBKpb) + Rp 5 juta

Sementara tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah biayanya sebesar:

  1. Rp 50.000 untuk pendaftaran pertama kali, dan
  2. 2 persen dari nilai tanah, ditambah Rp 100.000

Sebagai tambahan informasi, harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran (HSBKu) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan nilai harganya berbeda-beda di tiap provinsi, termasuk jenis tanah pertanian atau non pertanian.

Author: Adi Ariy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here